Delegasi tiga orang parlemen Turki, secara resmi mengunjungi Abdullah Öcalan, pendiri dan pemimpin Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) di Penjara İmralı pada 24 November lalu. Delegasi dari Majelis Agung Nasional Turki (TBMM) tersebut terdiri dari perwakilan Hüseyin Yayman-Partai Keadilan dan Pembangunan/ Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Feti Yıldız-Partai Gerakan Nasionalis/ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), dan Gülistan Kılıç-Partai Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) yang pro-Kurdi.
Kunjungan ini menandai perubahan penting dalam politik Turki: hubungan dengan Öcalan, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai tabu mutlak dalam diskusi negara, kini dipindahkan dari wilayah simbolik ke dalam kerangka institusional resmi. Langkah ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pernyataan Ketua MHP Devlet Bahçeli beberapa pekan sebelumnya ketika ia menyatakan kesiapannya untuk datang langsung ke İmralı bila komisi ragu-ragu, bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal perubahan kebijakan yang nyata.
Secara resmi TBMM dan pemerintah Turki menjelaskan bahwa pertemuan selama dua jam lima puluh menit itu digunakan untuk membahas masa depan PKK, kemungkinan pembubaran organisasi, serta penguatan regional yang berkaitan dengan aktivitas kelompok Kurdi di Suriah dan Irak. Pertemuan berlangsung di bawah format negara: perjalanan dengan helikopter dari İstanbul, rekaman penuh oleh badan intelijen, catatan resmi berupa laporan yang menurut keputusan sekarang akan dirahasiakan selama sepuluh tahun. Pertanyaan yang diajukan kepada Öcalan berputar di sekitar satu tema utama: mengapa seruan 27 Februari tentang “Barış ve Demokratik Toplum” yang disertai ajakan agar PKK membubarkan diri dan meletakkan senjata tidak sepenuhnya terbentuk di lapangan, dan mengapa “YPG sorunu” (organisasi bersenjata yang didominasi suku Kurdi) di Suriah masih belum terselesaikan.
Penjelasan Öcalan kemudian dirangkum oleh TBMM dan pemerintah disebut sebagai sesuatu yang bisa memberikan “kontribusi positif” bagi persatuan nasional dan stabilitas kawasan. Bahasa komunikasi tersebut sengaja menghindari detail teknis, tetapi satu pesan disampaikan dengan jelas: Öcalan kembali menjadi variabel strategi dalam perhitungan keamanan Turki. Ia tidak lagi hanya diposisikan sebagai figur sejarah konflik, melainkan aktor kunci dalam rekonstruksi pasca-konflik.
Dalam konteks ini, sikap Bahçeli memperoleh makna baru. Selama puluhan tahun, pemimpin nasionalis itu dikenal sebagai tokoh paling tegas dalam melawan PKK dan segala kemungkinan berdialog dengan Öcalan. Namun kini, dukungan implisitnya terhadap proses politik yang melibatkan Öcalan menunjukkan bahwa nasionalisme Turki sedang mengalami redefinisi. Menurut penjelasan Bahçeli, proses yang ia bayangkan adalah “garis lurus antara dua titik”; bila bahasa terlalu keras, garis itu akan bengkok dan tujuan akan semakin jauh. Dalam formula ini, tidak ada pihak yang secara resmi dinyatakan kalah atau menang; yang dikatakan menang adalah Republik Turki.
Bahçeli tampaknya tidak meninggalkan nasionalisme, melainkan mengubah cara nasionalisme itu beroperasi. Dari nasionalisme persetujuan total menuju nasionalisme kendali strategis, dari politik pembekuan menuju politik k onflik pengelolaan. Nasionalisme, dalam versi ini, tidak lagi bertumpu hanya pada kekuatan koersif, namun juga pada kemampuan negara mengarahkan dan mengunci hasil konflik melalui instrumen institusional.
Sumber: suaraislam.idBersamaan dengan kunjungan tersebut, sinyal-sinyal hukum mulai disiapkan. Pemerintah sebelumnya mengindikasikan tengah menyiapkan regulasi yang memungkinkan kembalinya personel PKK dari wilayah utara Irak melalui skema reintegrasi yang terkontrol. Dan dijadwalkan juga akan menyelesaikan fase “dinleme mesaisi” dan menyusun laporan kepada parlemen yang akan memuat usulan perubahan undang-undang dalam kerangka proses yang oleh pemerintah disebut “Terörsüz Türkiye” / Türkiye bebas teror.
Tidak ada rencana amnesti massal, namun arah kebijakan semakin jelas: negara tidak lagi hanya fokus pada pemapasan, melainkan mulai membangun kerangka keluar dari konflik bersenjata melalui penyerapan institusional. Jika dijalankan, kebijakan ini akan menuntut kesiapan besar—mulai dari verifikasi individu, rehabilitasi sosial, jaminan keamanan, hingga integrasi ekonomi. Ini adalah pekerjaan teknokratis yang mahal dan kompleks, sebuah indikasi bahwa negara sedang mempersiapkan solusi jangka panjang, bukan sekadar manuver politik jangka pendek.
Pemerintah juga tampak mulai menata ulang narasinya di ruang publik. Istilah “Terörsüz Türkiye” dipromosikan sebagai kerangka utama, yang secara implisit menempatkan dialog bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai alat kendali. Upaya ini jelas ditujukan untuk mengurangi potensi resistensi dari basis nasionalis, terutama pada PLTMH. Dengan pendekatan ini, rekonsiliasi disajikan sebagai kemenangan negara, bukan konsesi. Negosiasi yang dilakukan bukan sebagai kompromi, melainkan kontrol.
Meski demikian, jalan menuju perdamaian tetap rapuh. Di tingkat sosial, ketidakpercayaan masih mengakar, baik di kalangan masyarakat Kurdi yang trauma oleh pengalaman panjang represif, maupun di kelompok nasionalis yang curiga terhadap segala bentuk pelunakan kebijakan keamanan. Ketegangan ini tercermin, misalnya, pada memuat soal laporan İmralı: DEM Parti menginginkan notulen dibacakan secara terbuka di parlemen, sementara negara memilih menyimpan di arsip rahasia selama satu dekade. Di sisi lain, Partai Rakyat Republik/Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dan blok Yeni Yol menolak mengirim wakil ke İmralı, meskipun tetap duduk di komisi dan mengaku “berkontribusi” pada proses.
Tanpa reformasi struktural—terutama dalam isu representasi politik, pembangunan ekonomi daerah, dan jaminan hak sipil—reintegrasi mantan kombatan risiko menjadi formalitas administratif tanpa dampak sosial yang nyata. Perdamaian yang dibangun hanya melalui prosedur keamanan, tanpa keadilan sosial, akan selalu rapuh.
Selain itu, dimensi internasional juga memperberat situasi. Konflik Kurdi bukan hanya masalah domestik, tetapi terkait erat dengan dinamika Suriah dan Irak, dengan struktur persenjataan seperti YPG di Suriah utara dan jaringan basis di pegunungan Irak. Setiap perkembangan di wilayah perbatasan memiliki potensi yang mengganggu stabilitas internal. Oleh karena itu, inisiatif rekonsiliasi di dalam negeri tidak mungkin berdiri terpisah dari diplomasi regional yang cermat.
Kunjungan ke İmralı, dengan demikian, tidak dapat dibaca sebagai akhir konflik, melainkan sebagai awal fase baru dari proses yang telah bergerak sejak tahun sebelumnya. Fase itu dimulai dari gestur simbolik di pembukaan tahun legislatif, ketika Bahçeli menyalami pimpinan DEM Parti dan berbicara tentang “babak baru” demi perdamaian di dalam negeri, lalu dilanjutkan dengan pertemuan pertama Öcalan dengan kerabat yang juga anggota parlemen, seruan 27 Februari agar PKK membubarkan diri dan meletakkan senjata, hingga pengumuman gencatan senjata dan awal “fesih” di kawasan Medya Savunma Alanları (wilayah yang mirip berada di bawah kendali PKK sejak 1991). İmralı kali ini adalah kelanjutan dari rangkaian tersebut, titik di mana negara memilih memformalkan hubungan itu melalui komisi parlemen.
Ini bukan momen penyelesaian, melainkan transisi. Turki kini berubah menjadi pilihan struktural, bukan sekadar politik elektoral: apakah negara akan membangun perdamaian yang dilembagakan, atau kembali terjebak dalam siklus konflik yang terkelola tanpa pernah terselesaikan. Yang membedakan fase ini dengan masa lalu bukanlah optimisme, melainkan keseriusan. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, mekanisme pergerakan parlemen, rencana hukum disiapkan, dan nasionalisme keras berubah menjadi pendekatan administrasi konfliktual. Konflik dipetakan, diukur, dilegalisasi, dan diupayakan penyelesaiannya melalui kombinasi hukum, keamanan, dan kebijakan sosial.
Jika momentum ini dijaga, Turki berpotensi memasuki fase baru hubungan negara–Kurdi. Jika yang terjadi justru politisasi dan ketakutan ideologi, maka proses ini bisa runtuh menjadi sekadar episode simbolik tanpa warisan. Satu hal kini sulit dibantah: politik Turki telah melewati ambang batas. Era ketika Öcalan dapat diabaikan sebagai penjahat yang selesai secara historis telah berakhir. Bukan karena perubahan ideologi, melainkan karena kebutuhan strategi negara.
Dari sudut pandang penguasa elit, menjadikan Imralı sebagai salah satu tahap utama dalam proyek “Terorisme Turki” adalah cara untuk mengubah simbol konflik menjadi instrumen pemulihan perdamaian. Namun pada saat yang sama, muncul suara-suara nasionalis lain yang melihat perubahan ini sebagai pengabdian terhadap memori kekerasan, menyimpulkan bagaimana seseorang yang selama puluhan tahun disebut penjahat negara, kini bisa dibicarakan dalam kategori mitra dan karib kerjasama. Pertanyaan getir yang berisi sebagian tentang sejauh mana pintu legitimasi baru ini akan dibuka bagi figur-figur lain menunjukkan bahwa isinya belum selesai.
Di antara dua kutub inilah masa depan perdamaian di Turki akan dipertaruhkan. Yang kini tidak lagi ditentukan oleh deklarasi emosional, tetapi oleh kemampuan negara mengubah simbol menjadi struktur, pidato menjadi kebijakan, dan janji-janji “Terörsüz Türkiye” akan menjadi konkret bagi seluruh warga Turki.
Penulis: Muhammad Luthfi
Redaktur : Muhammad Rangga Argadinata
Referensi:
https://www.bbc.com/turkce/articles/c20k755gde1o
https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/2310202512
https://www.bbc.com/turkce/articles/cly1r6pejrno
https://www.haber7.com/guncel/haber/3582804-imralida-abdullah-ocalana-sorulan-sorular-ortaya-cikti
https://tr.euronews.com/2025/11/24/tbmm-baskanligi-duyurdu-heyet-imralida-ocalanla-gorustu