Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa kota di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh merupakan hasil akumulasi dari kebijakan lingkungan yang gagal memetakan risiko, kegagalannya ancaman ancaman ekologis, dan kegagalan mengendalikan seluruh industri yang merusak. Manajemen risiko lingkungan yang seharusnya berbasis data ekologik lagi-lagi hanya condong pada kepentingan ekonomi jangka pendek yang mencakup agenda politik segelintir orang. serupa yang juga disinggung dalam Editorial Redaksi Konstantinesia , beberapa hari lalu dalam tulisan Instagram.
Setiap kali ada bencana yang terjadi, pemerintah cenderung menjadikan “cuaca ekstrem” atau “fenomena alam” sebagai kambing hitam karena disalahkan. Padahal, hal tersebut membuktikan betapa nirempati nya para pemimpin dengan memilih untuk lebih baik turun memanggul karung beras seperti “Bantuan Presiden” setelah bencana menerjang, daripada membangun sistem peringatan dini terintegrasi atau relokasi zona merah sebelum terjadi bencana yang berakhir dengan ratusan korban jiwa serta kerusakan-kerusakan yang berharga dapat diantisipasi.
Alam sebagai Objek: Akar Cara Pandang Eksploitatif
Tragedi ini dengan jelas menunjukkan adanya hubungan yang tumpang tindih antara alam dengan manusia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadikan alam sebagai objek yang harus dipaksa bekerja. Dalam paradigma pembangunan maskulinistik, alam dipandang sebagai ruang kosong yang bisa dibuka, dikuras, dan ditata ulang demi pertumbuhan ekonomi. Sehingga alam tidak dipandang sebagai ekosistem, tetapi sebagai aset investasi. Cara berpikir ini menjadikan posisi alam berbeda dengan manusia dan menempatkan keduanya dalam hubungan dominasi. Dalam konteks Indonesia, hubungan itu seringkali diperkuat oleh institusi politik dan ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek saja, tanpa mempertimbangkan risiko ekologis dalam jangka panjang.
Perempuan dan Alam: Dua Entitas yang Diposisikan Sama
Dalam kerangka inilah ekofeminisme menjadi penting sebagai alat baca kritis yang relevan. Ekofeminisme melihat bahwa berbohong terhadap perempuan dan perusak alam lahir dari pola yang sama dalam struktur kekuasaan. Sistem sosial yang menempatkan manusia di atas alam sekaligus menempatkan laki-laki di atas perempuan bekerja dengan dominasi logika yang serupa. Alam diposisikan sebagai objek yang boleh dieksploitasi, sementara perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang dapat diatur, dibebani, dan disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan.
Ekofeminisme tidak memahami kedekatan perempuan dan alam sebagai kodrat biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan politik. Perempuan dan alam sama diperlakukan sebagai entitas pasif yang dianggap selalu tersedia untuk kepentingan pembangunan. Dalam banyak kebijakan, keduanya dikendalikan tanpa mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan kerentanan yang melekat pada hubungan tersebut. Akibatnya, eksploitasi lingkungan dan peminggiran perempuan berjalan beriringan sebagai dua sisi dari sistem yang sama.
Bahkan dalam mitos-mitos yang ada di masyarakat, perempuan seringkali diasosiasikan dengan alam. Misalnya di budaya Jawa, Sunda, dan Bali, ada sosok Dewi Sri yang dimaknai sebagai simbol padi, kesuburan, serta kerinduan alam. Ia dipersonifikasikan sebagai sosok perempuan yang menentukan hasil panen dan keinginan komunitas petani. Namun ekofeminisme mengingatkan bahwa simbolisasi semacam ini kerap direduksi secara problematik, digunakan untuk membenarkan penempatan perempuan pada peran perawatan tanpa kuasa, sementara kendali atas tanah, hutan, dan sumber daya justru berada di tangan struktur politik dan ekonomi yang maskulin.
Dalam situasi krisis ekologis, posisi timpang ini menjadi semakin nyata. Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika lingkungan rusak, mulai dari hilangnya sumber pangan hingga meningkatnya beban kerja perempuan. Meski demikian, pengalaman dan pengetahuan mereka jarang dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Dalam situasi krisis ekologis, posisi timpang ini menjadi semakin nyata. Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika lingkungan rusak, mulai dari hilangnya sumber pangan hingga meningkatnya beban kerja perempuan. Meski demikian, pengalaman dan pengetahuan mereka jarang dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.
Pendekatan ekofeminisme juga membantu kita untuk melihat adanya hubungan kekuasaan yang tidak adil dalam wacana lingkungan hidup dan wacana perempuan. Namun penting juga agar kita tidak mengartikan karakteristik perempuan dengan alam yang meningkatkan perempuan seperti mendefinisikan tugas perempuan sebagai kodrat dalam merawat, menjaga, serta melestarikan alam. Pandangan ini dibangun untuk melihat adanya hubungan yang menindas dalam wacana lingkungan yang mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam hubungan masyarakat. Karena pada dasarnya tugas untuk merawat dan melestarikan alam tidak hanya dapat dijadikan sebagai kodrat perempuan saja, tetapi adalah tanggungjawab seluruh umat manusia yang narasinya harus terus diserukan.
Absennya Suara Elit Perempuan
Dengan kerusakan ekologis yang terjadi saat ini, perspektif ekofeminisme membuka ruang untuk kita melihat kembali, di manakah sebenarnya posisi elit perempuan dalam struktur kekuasaan? Mengapa suara perempuan yang memiliki akses terhadap keputusan pusat hampir tidak terdengar ketika krisis lingkungan terjadi?
Para elit perempuan ini seringkali berada sangat dekat dengan pusat kota dengan keputusan, baik sebagai pejabat publik, istri pejabat, maupun tokoh sosial dengan simbol status tinggi yang suaranya hampir tidak pernah terdengar ketika membahas isu-isu krisis ekologis. Di tengah kerusakan yang jelas merupakan hasil dari cara pandang antroposentris (teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta) dan androsentris (sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia), elit perempuan justru lebih sering tampil melalui pertunjukan gaya hidup mewah dibandingkan menggunakan akses dan pengaruh sosial mereka untuk menuntut perubahan tata kelola lingkungan.
Padahal, posisi mereka sangat memungkinkan terjadinya intervensi penting, seperti menekan agenda politik yang terlalu ramah pada kepentingan ekstraktif. Mendorong gerakan solidaritas yang lebih substantif dari sekedar donasi simbolik di panggung-panggung seremonial, sementara kebijakan bermasalah tetap dibiarkan berjalan, krisis lingkungan terus diproduksi.
Ketiadaan suara ini menunjukkan bahwa sebagian besar elit perempuan tidak hanya terjebak dalam struktur patriarki, namun juga ikut melanggengkan sistem tersebut. Mereka ikut menikmati kenyamanan yang diberikan oleh sistem yang sama, dan mereka secara tidak langsung berkontribusi pada ketimpangan ekologis dan ketidakadilan gender, yang merugikan sebagian besar perempuan lainnya ketika bencana terjadi. Dalam situasi seperti ini, diamnya elit perempuan bukan lagi sekadar ketidaksadaran, tetapi bentuk lain dari keberpihakan pada status quo yang mengkonstruksi ketimpangan ekologi dan ketidakadilan gender.
Pada titik ini, persoalannya bukan lagi siapa yang paling menderita, karena itu sudah jelas. Pribadinya adalah siapa yang memilih aman. Perempuan yang berada di luar lingkaran kekuasaan tidak punya pilihan selain menanggung dampak kebijakan yang mereka tidak pernah ikutkan rumusnya. Sementara itu, perempuan yang berada paling dekat dengan pusat kota memiliki keputusan memiliki akses, legitimasi, dan ruang bicara, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. Diam menjadi posisi yang nyaman, karena tidak membawa risiko politik, tidak mengganggu hubungan kekuasaan, dan tidak menuntut keberpihakan.
Dalam kondisi seperti ini, satu pertanyaan sederhana mucul, jika kelompok perempuan yang paling punya akses saja tetap diam, maka siapa yang akan memperjuangkan mereka yang paling terdampak?
Penulis: Rizka Nur Helmalia
Redaktur : Muhammad Rangga Argadinata
Sumber:
https://journal.ipb.ac.id/sodality/article/view/5935/4612
https://media.neliti.com/media/publications/114096-ID-partisipasi-perempuan-dalam-pengelolaan.pdf
https://pslh.ugm.ac.id/perempuan-dan-pelestarian-lingkungan/